Materi Kewarganegaraan

URGENSI DAN ESENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK PARA SARJANA DAN PROFESIONAL

Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya penting bagi anak sekolahan saja. Tetapi Pendidikan Kewarganegaraan penting ditanamkan sejak usia dini hingga tua nanti. Tak terkecuali bagi para sarjana dan professional. Karena Pendidikan Kewarganeraan ini dapat menunjang sikap dan moral para sarjana dan professional. Selain keterampilan dan kecerdasan yang dimiliki para sarjana dan professional, moral dan sikap sangat dibutuhkan. Maka dari itu, diperlukannya pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan Kewarganegaraan sangat diperlukan bagi setiap warga Negara Indonesia agar menjadi pribadi yang mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang warga Negara Indonesia, menjadi pribadi yang dapat berpikir kritis, bertoleransi tinggi, serta menjunjung tinggi nilai-nilai pancasila. 

Pendidikan Kewarganeraan juga sangat penting agar nantinya seorang sarjana dan professional tidak terfokus dan hanya memikirkan dirinya sendiri saja, tetapi melalui pendidikan kewarganegaraan kita didik untuk menjadi lebih demokratis, lebih peduli dan kritis terhadap masalah-masalah yang terjadi baik yang ada didalam maupun luar negri, lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar dan turut serta dalam upaya bela negara.

Apalagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Pasti setiap orang merasakan globalisasi tersebut. Maka dari itu, bagi setiap warga Negara, baik itu anak-anak, remaja maupun dewasa harus dibentengi dengan pendidikan kewarganegaraan. Agar nantinya tidak hanya menerima mentah-mentah saja budaya dari luar negri tetapi harus memilih dan menyaring budaya tersebut dengan mengambil yang baik dan membuang yang buruknya. Serta tidak melupakan dan meninggalkan budaya-budaya asli Indonesia.

SUMBER HISTORIS, SOSIOLOGIS DAN POLITIK TENTANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

            Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah bangsa Indonesia, berdirinya Boedi Oetomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada  saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walapun belum menamakan Indonesia. Setelah berdirinya Boedi Oetomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangkitan kebangsaan lain seperti SI, Muhammadiyah, Indische Partij, PSII, PKI, NU dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebegai Bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia.

            Secara umum, organisasi-organisasi kebangsaan tersebut bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Indonesia sebagai Negara merdeka yang dicita-citakan adalah Negara yang mendiri serta lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Inilah sita-cita yang dapat dikaji dair karya para pendiri bangsa.

            Akhirnya Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajahan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajah belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan indonsia sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu, periode pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 samai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan fisik maupun diplomatic. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai, namun tantangan  untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belumlah selesai.

            Pada awal kemerdekaan, PKN lebih banyak dilakukan pada tataran social kultural dan dilakukan oeh para pemimpin negara. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mencintai tanah air dan membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Inilah sumber PKN dari aspek sosiologis. PKN dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyaratakat dan akhirnya Negara-Bangsa untuk menjaga, memelihara dan mempertahankan eksistensi Negara-bangsa.

            Secara politis, Pendidikan Kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasikan dari pernyataan somantri (1972) bahwa pada masa orde lama mulai dikenal dengan istilah : (1) Kewarganegaraan (1957); (2) Civics (1962); dan (3) Pendidikan Kewargaaan Negara (1968). 

            Pada awal pemerintahan orde baru, kurikulum sekolah yang berlaku dinamakan kurikulum 1968. Dalam kurikulum tersebut didalamnya tercantum mata pelajaran kewargaan negara. Dalam mata pelajaran tersebut  materi maupun metode yang bersifat indoktrinatif dihilangkan dan diubah dengan materi dan metode pembelajaran baru yang dikelompokkan menjadi kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila.

            Pada masa pemerintahan orde baru, mata pelajaran PMP ditujukan untuk membentuk manusia pancasilais. Sesuai dengan ketetapan MPR, pemerintah telah menyatakan bahwa P4 bertujuan membentuk manusia Indonesia pancasilais. Pada saat itu, Department Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan penjelasan ringkas tentang Pendidikan Moral Pancasila (Depdikbud, 1982). 

            Pasca orde baru sampai saat ini, nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kembali mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat diidentifikasikan dari dokumen mata pelajaran PKN (2006) menjadi PPKN (2013).

HAKEKAT DAN PENTINGNYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Secara etimologi, Pendidikan Kewarganegaraan berasal dari kata “pendidikan” dan kata “kewarganegaraan”. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara.

Secara yuridis, Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Secara terminologis, Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya: pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua. Gunanya untuk melatih para siswa agar dapat berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945.

Negara perlu menyelenggarakan Pendidikan Kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap/nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas (smart and good citizen) untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitutional.

Pendidikan Kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam system ketatanegaraaan dan pemerintahan serta tantanga kehidupan berbangsa dan bernegara. PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tututan dinamika perkembangan bangsa.

PENGHANTAR URGENSI INTEGRITAS NASIONAL SEBAGAI SALAH SATU PARAMETER PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

Intilah integrasi nasional dalam bahasa inggrisnya adalah “national integration”, “integration” berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa latin integer, yang berarti utuh atau meneluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pebauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. “nation” artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayan dan dibawah satu kekuasaaan politik.

Jenis Integrasi

      1.     Integrasi Politik

Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertical dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertical menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah territorial, antar daerah, antar suku, umat beragama dan golongan masyarakat Indonesia.

      2.     Integritas Ekonomi

Integritas ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain. Integrasi ekonomi adalah penghapusan (pencabutan) hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya.

      3.     Integrasi Sosial Budaya

Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur tersebut meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, missal suka, agama, dan ras.

Pentingnya Integrasi Nasional

            Menurut Myran Weiner dalam surbakti (2010), dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang keabsahan (legitimate) merupakan hal penting bagi pementukan negara-bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerjasama.

            Negara-bangsa baru, seperti halnya Indonesia setelah tahun 1945, membangun integritas juga menjadi tugas penting.  Ada dua hal yang dapat menjelaskan hal ini. Pertama, pemerintah kolonial Belanda tidak pernah memikirkan tentang perlunya membangunkan kesetiaan nasional dan semangat kebangsaan pada rakyat Indonesia. Jadi, setelah merdeka, kita perlu menumbuhkan kesetiaan nasional melalui pembangunan integritas bangsa.

            Kedua, bagi negara-negara baru, tuntutan integritas ini juga menjadi masalah pelik bukan saja karena perilaku pemerintah kolonial sebelum, tetapi juga latar belakang bangsa yang bersangkutan.

            Setiap pencintaan negara yang berdaulat dan kuat juga akan semakin membangkitkan sentiment primordial yang dapat berbentuk gerakan separatis, rasialis, atau gerakan keagamaan. Integritas diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan (identitas nasional) missal, bahasa nasional, symbol  Negara, semboyan nasional, ideology nasional, dan sebaginya.

Integritas Versus Disintegrasi

            Kebalikan dari integritas adalah disintegrasi. Jika integritas berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada didalamnya, disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan diantara unsur-unsur yang ada. Jika integrasi terjadi kensesnsus maka integrasi dapat menimbulkan konflik atau perseteruan dan pertentangan.

            Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada didalam suatu bangsa yang bersangkutan. Disintegrasi memiliki banyak ragam, misalkan pertentangan fisik, perkelahian, tawuran, kerusuhan, revolusi bahkan perang.

PERKEMBANGAN SEJARAH INTEGRASI

         Menurut surya, bangsa Indonesia mengalami pembangunan integrasi sebelum Indonesia merdeka. Ada 3 model integrasi.

1.     Model Integrasi Imperium Majapahit

Struktur Imperium (Kemaharajaan) bersifat konsentris.

Konsentris 1 = wilayah ini kerajaan (negaragum) => pulau Jawa dan Madura.

Kensentris 2 = willayah luar jawa (mancanegara & pesisiran) => kerajaan otonom.

Konsentris 3 = Negara sahabat (tanah sabrang) => Champa, Kamboja, Ayudyapura (Thailand).

2.     Model Integrasi Kolonial

Dicapai awal abad XX, Integrasi vertical antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibina melalui jaringan birokraasi colonial yang tediri dari ambtenaar-ambtenaar (pegawai) Belanda dan pribumi yang tidak memiliki jaringan dengan rakyat integrasi ini hanya menciptakan keseatan tunggal pada penguasa kolonial.

3.     Model Integrasi Nasional Indonesia

      Ada sejak Indonesia merdeka. Model integrasi ini diawali dengan kesadaran berbangsa dan merasa senasib sependeritaan. Penumbuhan kesadaran berbangsa dilalui dengan tahapan:

a.        Masa Perintisan

Mulai dirintis semangat kebangsaan (membangun organisasi-organisasi). Ditandai dengan munculnya pergerakan budi utomo pada 20 Mei 1908.

b.        Masa Penegas

Pada masa ini ditandai dengan peristiwa sumpah pemuda.

c.        Masa Pergerakan

Organisasi pergerakan meminta kemerdekaan dari Belanda. Organisasi GAPI (Gabungan Politik Indonesia) pada tahun 1938 mengusulkan Indonesia berparlemen namun gagal.

d.        Masa Pendobrakan

Yaitu saat Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. 

Pengembangan Integritas Indonesia

1.     Adanya ancaman dari luar seperti Belanda.

2.     Gaya politik kepemimpinan untuk mengembangkan integritas

3.     Kekuatan lembaga politik

4.     Ideologi nasional

5.     Kesempatan pembangunan ekonomi

Dinamikan Integritas Nasional di Indonesia

a.      Integritas Bangsa

Tanggal 15 Agustus 2005 melalui MoU (memoran of Understanding) di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Pemerintah Indonesia berhasil mengajak GAM kembali bergabung dengan Indonesia.

b.     Integritas Wilayah

Melalui deklarasi djuanda tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah territorial 12 mil. Wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang menjadi penghubung pulau-pulau di Indonesia.

c.      Integrasi Nilai

Nilai integrasi bangsa Indonesia adalah pancasila. Melalui pelajaran PKN, dasar filsafat Negara di sampaikan pada generasi muda.

d.     Integrasi elit-massa

Pemimpin mendekati rakyat melalui berbagai kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PPK, dan kotak presiden.

e.      Integrasi Tingkah Laku (Perilaku Integratif)

Dilakukan dengan pembentukan lembaga politik dan pemerintahan temasuk birokrasi.

Tantangan Membangun Birokrasi

Dalam dimensi horizontal, tantangannya adalah suku, agama, ras dan geografi sedangkan dalam dimensi vertical, tantangannya adalah celah perbedaan antara elit dan massa.

NILAI DAN NORMA KONSTITUTIONAL UUD 1945 DAN KETENTUAN KONSTITUTIONAL KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DIBAWAH UUD

Konstitutional terbagi 2, ada tertulis dan tidak tertulis seperti Inggris. Konstitusi adalah seperangkaat aturan dan hokum yang berisi ketentuan bagaimana Pemerintahan diatur dan dijalankan.

1.   Sebagaimana landasan constitutional

2.   Membatasi kekuasaan Pemerintah sehingga tidak sewenang-wenang

3.   Sebagai landasan penyelenggaraan Negara

UUD Merupakan dokumen (Konstitusi)   yang dilakukan perubahan seperti :

1.   Sidang MPR Tahun 1999

2.   Sidang Tahunan MPR Tahun 2000     

3.   Sidang Tahunan MPR Tahun 2001

4.   Sidang Tahunan MPR Tahun 2002 

Dinamika Konstitusi Indonesia

1.     UUD NRI 1945 : sejak 18 Agustus 1945 sampai 18 Agustus 1950 dengan cetakan mulai 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus hany berlaku diwilayah RI Proklamasi.

2.     Konstitusi RIS 1949 pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.

3.     UUDS 1950 pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959.

4.     UUD NRI 1945 (orde lama) pada 5 juli 1959 sampai 1965.

5.     UUD NRI 1945 (orde baru) pada 1966 sampai 1998.

Muatan konstitusi : Organisasi Negara, HAM, prosedur mengubah UUD, ideology

Awal perubahan UUD

Pencabutan ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1983 tentang referendum, pembatasan  masa jabatan presiden dan wakil presiden dan HAM.

KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI YANG BERSUMBU PADA KEDAULATAN RAKYAT DAN MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT

A.    Sumber Historis

Perjuangan menegakkan HAM terjadi di Eropa. John Locke (filsuf Inggris abad ke-17) yang pertama kali merumuskan hak alamiah yang melekat pada diri manusia.

B.    Sumber Sosiologis

Yaitu dengan terjadinya konflik.

C.    Sumber Politik

Proses perubahan UUD NRI 1945 pada era reformasi

D.    Bentuk Perubahan Aturan Dasar NRI 1945

            1.     Pendidikan dan Kebudayaan serti IPTEK

            2.     Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial

            3.     Pertahanan dan keamanan Negara

            4.     HAM

Hak adalah kuasa untuk menerima dan melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu kepada pihak lain. Sedangkan wajib adalah beban untuk memberi sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu kepada pihak lain. Hak dan kewajiban warga Negara diatur dalam UUD NRI 1945 pasal 27-34.

HAKIKAT, INSTRUMENT, DAN PRAKSIS DEMOKRASI INDONESIA BERLANDASKAN PANCASILA DAN UUD NRI 1945

Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kunno, yakni “demos” dan “Kratos”. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

      A.    Trasidi Pemikiran Politik Demokrasi

1.     Classical Aristotelian Theory : Pemerintah oleh seluruh warga Negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan.

2.     Medieval Theory : kekuasaaan tertinggi di tangan rakyat.

3.     Contemporary Doctrine : Republik sebagai bentuk pemerintahan yang murni.

Indonesia menganut demokrasi pancasila, namun nilai pokok demokrasi constitutional cukup tersiraat dalam UUD 1945. Demokrasi ada guna mencapai kesejahteraan bangsa.

      B.    Sumber Demokrasi Pancasila

1.     Dari desa : pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

2.     Dari Islam : ketuhanan yang Maha Esa

3.     Dari Barat (Eropa) : pelaksanaan demokrasi partisipatif, sistem pemerintahan republik.

      C.    Pilar Demokrasi Pancasila

1.     Demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa

2.     Demokrasi dengan keceerdasan

3.     Demokrasi yang berkedaulatan rakyat

4.     Demokrasi dengan Rule of Law (hukum)

5.     Demokrasi dengan pembagian kekuasaan

6.     Demokrasi dengan Ham

7.     Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka

8.     Demokrasi dengan otonomi daerah (kekuasaan daerah)

9.     Demokrasi dengan kemakmuran

10.  Demokrasi dengan berkeadilan.